Orang PDIP Sebut Anies dan Wakilnya Aktif Lakukan KKN, Buktinya Dibuka Terang Benderang!
Politisi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengaku Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria (Ariza) aktif melakukan praktik Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Anggota Komisi B Parlemen Kebon Sirih itu mengatakan, praktik KKN yang dilakukan Anies Baswedan dan wakilnya itu, terkonfirmasi dari sejumlah penyaluran dana hibah pada input komponen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.
Dimana sejumlah pos anggaran dana hibah itu diglomtarlan untuk yayasan yang dikelola oleh keluarga dan kenalan Anies dan Ariza.
Baca Juga: Analisis Pengamat Politik Soal Anies Baswedan dan Formula E: Pertaruhan Akhir Sang Gubernur
"Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya menjauhi KKN dan pro rakyat maka Gubernur Anies dan Wakilnya menunjukkan dan melakukan secara aktif KKN," kata Gilbert kepada Populis.id Jumat (26/11/2021).
Gilbert merinci, Anies Baswedan menggelontorkan Rp63 Miliar untuk Fery Farhati yang adalah istrinya sendiri sebagai bunda PAUD. Lalu mereka juga memberikan anggaran sebesar Rp480 juta Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) milik ayah Ariza. Serta Rp900 juta untuk Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI) milik wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.
"Lalu muncullah pasukan siber sebagai bentuk umpan balik yang berbau KKN, dan pembelaan lainnya kepada program Gubernur-Wakil Gubernur tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat," tegas Gilbert.
Legislator yang juga Epidemiolog itu menegaskan, dana hibah adalah milik masyarakat DKI Jakarta,maka penggunaanya mesti untuk kepentingan seluruh rakyat Ibu Kota, bukan untuk segelintir orang atau kelompok tertentu saja.
"Dana hibah tersebut sesungguhnya milik rakyat yang harusnya diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Bentuk KKN tidak selalu berada di ruang hitam putih, sering berada di ruang abu-abu yang hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki hati yang bening," ujarnya.
"Di sini yang berbicara adalah kepatutan, dan kepantasan. Dalam perguruan tinggi, seorang dosen sangat menghindari yang namanya moral hazard, dan batasannya adalah kesadaran," katanya menambahkan.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
(责任编辑:娱乐)
- PNM Salurkan 10 Ton Pakaian Favorit Karyawan dan 60 Kg Jins Lewat Aksi Decluttering
- Jus Elderberry Bisa Turunkan Berat Badan? Ini Kata Studi Terbaru
- Riwayat Pendidikan Najwa Shihab, Jebolan UI yang Viral Usai Sebut Jokowi Nebeng TNI AU ke Solo
- Agung Budi Waskito, Ahli Bendungan yang Memimpin PT Wijaya Karya (WIKA)
- PBNU: Living Law Tidak Sebatas Terkait Hukum Adat, Tapi Kebiasaan Keagamaan
- Ada 1.179 Pelamar yang Tak Memenuhi Syarat PPPK Guru 2024, Masih Bisa Daftar hingga 20 Oktober
- Bertemu Eko Darmanto, Alexander Marwata Ngaku Tak Dapat Keuntungan Apa
- Kesal Diomeli Bini karena Keluar Malam dan Minum
- Wakilnya Anies Ingatkan Tempat Hiburan di Jakarta Mesti Dibuka Bertahap
- Tak Kunjung Muncul, Dito Mahendra Jadi Buronan KPK dan Bareskrim Polri
- Profil Veronica Tan, Mantan Istri Ahok yang Jadi Calon Menteri Prabowo
- Profil Veronica Tan, Mantan Istri Ahok yang Jadi Calon Menteri Prabowo
- Imbas Pembangunan JPO, Halte Velbak Transjakarta Ditutup Sementara
- Plat Nomor Polisi Palsu di Mobil Rubicon Mario Dandy Bisa Memperberat Hukuman
- Gubernur Anies Diam
- Pulih dari Penyakit Jantung Rematik Tanpa Operasi Besar
- Sedang Marak, Waspada Cara Penularan Chikungunya
- Peruntungan Shio di Tahun 2025: Shio Tikus hingga Ular
- Oknum Polisi Tersangka Penembakan Laskar FPI Terancam 15 Tahun Penjara
- Bagaimana Pendidikan Inklusif Berbeda dari Model Pendidikan Tradisional? Ini Referensi Jawabannya