时间：2025-06-06 10:43:52 来源：quickq免费下载

Warta Ekonomi,quickqios版本 Jakarta -

Pelabuhan merupakan simpul utama dalam rantai produksi dan distribusi sektor perikanan, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen meningkatkan tata kelola pelabuhan perikanan di Indonesia agar aman, nyaman, higienis dan modern.

Hal tersebut juga merupakan upaya KKP menjawab tantangan permasalahan dan kerawanan yang selama ini masih terjadi dan sangat mengganggu operasional di pelabuhan perikanan.

Baca Juga: KKP Yakin Kerja Sama dengan Tiongkok Tingkatkan SDM dan Kembangkan Pusat Pelatihan Kelautan

Dirjen PT Lotharia Latif menegaskan, peningkatan tata kelola pelabuhan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. 

KKP juga mengacu pada prinsip tata kelola yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, efisiensi, serta penegakan hukum yang konsisten dalam pengelolaan pelabuhan.

Beberapa pelabuhan perikanan di Indonesia menghadapi permasalahan dan kerawanan, antara lain tata kelola yg belum maksimal, penataan ruang, keamanan dan keselamatan kerja serta kenyamanan yang belum maksimal, hingga higienitas yang masih rendah. 

"Pelabuhan perikanan juga masih bisa diakses oleh pihak tidak berkepentingan yang mengganggu kelancaran aktivitas bongkar muat serta menimbulkan potensi konflik. Juga pembuangan limbah dan polusi yang merusak lingkungan perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan serta banyaknya tunggakan sewa dan pembayaran pnbp operasional pelabuhan oleh para pelaku usaha," imbuh Lotharia, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (5/6).

Sebagai upaya memperkuat status pelabuhan perikanan, KKP akan memodernisasi infrastruktur, serta digitalisasi layanan pelabuhan perikanan. Selanjutnya peningkatan pengawasan terpadu melalui sinergi dengan aparat keamanan dan pemanfaatan teknologi CCTV dan sensor digital, kepastian hukum dan zonasi aktivitas, agar pelabuhan tidak bercampur antara fungsi produksi, distribusi, dan aktivitas non-perikanan dan menjadikan pelabuhan perikanan sebagai Obyek Vital Nasional.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Tarif Tol JORR Sama, Alasannya 'Masuk Akal'
下一篇：Viral Curhatan Gen Z Kena Diabetes di Usia Muda, Kenali Ciri

• ·Kisruh dengan Mantan Suami, Inara Rusli Ngaku Capek
• ·NYALANG: Terperangah Menatap Mimpi dan Ilusi
• ·Pantau Pasar Tanah Abang, Anies Baswedan Disapa: Bapak Gue Tuh!
• ·Krishna Murti Minta Netizen Jangan Bully Anang dan Ashanty Soal Nyanyi di GBK, Tapi...
• ·7 Tanaman Herbal Ini Bisa Bikin Otak Makin 'Encer' dan Cerdas
• ·Gejala Kolesterol Tinggi Ternyata Bisa Dilihat di Mata, Apa Saja?
• ·INFOGRAFIS: Cara Memperkirakan Lemak Visceral dalam Tubuh
• ·Twibbon Anies Imbau Jangan Mudik Dulu, Netizen Beda Pendapat: Mudik Gak Boleh, WNA Boleh Masuk?
• ·Sandiaga Wajib Bacakan Surat Pengunduran Diri di Hadapan DPRD DKI, Kalau Nggak....
• ·Parah, Terdakwa Kasus Jiwasraya Ini Habiskan Duit Korupsi Beli Banyak Rumah sampai Main Judi
• ·Nasabah Inginkan PKPU KSP Indosurya Cepat Berakhir dengan Damai
• ·7 Bahan Herbal Bantu Jaga Kesehatan Paru
• ·30.878 personel Polisi Bakal Pindah Secara Bertahap ke IKN
• ·Ini Kesalahan yang Bikin Ular Bertamu ke Rumah, Sering Kamu Lakukan
• ·KMPKP Minta DKPP Pecat Tiga Komisioner KPU RI
• ·Krishna Murti Minta Netizen Jangan Bully Anang dan Ashanty Soal Nyanyi di GBK, Tapi...