JAKARTA,quickq.com DISWAY.ID -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar hak angket DPR segera dilakukan. 

Hal itu untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 digelar hari ini untuk membahas hak angket terkait kecurigaan dan praduga masyarakat atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti kekhawatiran terkait kecurangan yang diduga terjadi selama proses pemilu. 

"Tadi kita sudah paripurna pembukaan masa sidang dan dalam masa sidang tadi interupsi sudah dilakukan, dimulai dari fraksi PKS untuk agar digulirkan hak angket," katanya kepada wartawan, Selasa 5 Maret 2024.

BACA JUGA:Djarot Akan Usulkan Hak Angket Secara Pribadi: Itu Hak Anggota DPR

Dia menilai kecurangan dilakukan dengan terbuka dari sebelum hingga pada saat pelaksanaan. 

"Karena dasarnya bahwasanya sangat terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya pemilu 2024 ini terasa," sambungnya.

Maazat juga menyampaikan kekhawatiran atas intervensi kekuasaan dalam regulasi pencalonan capres dan cawapres. 

"Di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak presiden Jokowi," tambahnya.

BACA JUGA:Sahroni Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024: Kalau PDIP Go a Head, Kita Go a Head

Selain itu, Maazat juga menyoroti dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pengalokasian dana bansos yang dinilai tidak proporsional. 

"Begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, Rp450 triliun lebih Itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan, kita tahu bahwasanya itu untuk pencitraan diri bapak menteri salah satu menteri ketua partai bahkan bahwasanya itu adalah dari jokowi bahasanya dan siapa anaknya, dibahasakan seperti itu," ungkapnya.

Maazat juga menyinggung adanya intimidasi terhadap kepala daerah dan kepala desa yang dianggapnya sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. 

• 1
• 2
• »

• ·Jangan Sampai Terlewat, Ini Jadwal Puasa Arafah dan Tarwiyah 2024
• ·Bahlil Lapor Prabowo Soal Tambang Raja Ampat, Operasional GAG Langsung Dihentikan
• ·Pria Wajib Tahu, 6 Hal Sederhana yang Wanita Inginkan di Ranjang
• ·Viral Pria Jalani Frugal Living, Rp3 Ribu Cukup buat Sehari
• ·Oh! Jadi ini Penyebab Terjadinya Hujan Es di Jakarta
• ·Pungli Sertifikasi Guru, Pejabat di Bone Kena OTT
• ·Beredar Pesan WA Petugas yang Lihat Korban Bunuh Diri di PIM Lagi Sakaratul Maut
• ·Beredar Pesan WA Petugas yang Lihat Korban Bunuh Diri di PIM Lagi Sakaratul Maut
• ·Polri Ungkap Kesulitan Pembebasan Kapten Philip Marthens yang Masih Disandera KKB Papua
• ·Bercinta Jadi 'Ambyar', Hindari 8 Hal yang Dibenci Pria di Ranjang
• ·Suka Ngopi di Jam Ini? Perhatikan 5 Waktu Terlarang Minum Kopi
• ·Gibran Sebut Jokowi Hanya Berikan Masukan, Penentu Susunan Kabinet Ada di Prabowo
• ·Kejagung Bantah Penangkapan Jubir Timnas AMIN Bermuatan Politis
• ·Mahfud MD: Gugatan ke MK dan Hak Angket Bukan Gertakan!
• ·Nasdem Masih Pikir
• ·Data KPU: Pasangan Prabowo