Menkeu Sri Mulyani Keberatan Menyusun Roadmap Penerimaan Pajak PDB, Begini Komentar Ekonom INDEF
JAKARTA,quickqios下载 DISWAY.ID --Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keberatannya untuk menyusun peta jalan (roadmap), untuk mencapai target rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di kisaran 23 persen pada tahun 2025.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyatakan bahwa rasio target roadmap 23 persen ini dinilai rawan menimbulkan kesalahpahaman.
Ia pun tak ingin hal tersebut malah menjadi menteri keuangan pada periode berikutnya.
BACA JUGA: BPIP Sesalkan Langkah Calon Paskibraka Asal Maluku Terhenti Karena Tak Lolos Medical Check Up
BACA JUGA: Ombudsman RI: Banyak yang Salah Paham soal Tapera
Sementara itu dalam rapat kerja bersama Komisi XI belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang tengah fokus melakukan reformasi.
Dengan tekanan hingga berbagai upaya seperti integrasi teknologi, penguatan sistem pajak, hingga meningkatkan rasio pajak.
Menteri Sri Mulyani juga mengatakan kementeriannya belum pernah menyusun roadmap target rasio pajak 12 persen sampai 23 persen.
Jadi kami mohon mungkin angka 23 di-drop saja, karena saya takut menimbulkan suatu signaling yang salah,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya pada Kamis (13/03).
Serupa dengan pernyataan Sri Mulyani, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menilai bahwa rasio perpajakan 23 persen ini nantinya akan memberatkan masyarakat.
BACA JUGA: Menteri ATR/BPN AHY Ajukan Penambahan Anggaran untuk Program 2025
BACA JUGA: Sinergitas Ulama-Umara, Panglima TNI Terima Hasil Ijtima Komisi Fatwa MUI Soal Palestina dan Salam Lintas Agama
Bisa juga malah memberatkan negara akibat nilai yang sulit untuk dipenuhi.
“Dalam perpajakkan, ada teori Laffer Curve, yang intinya pajak itu seperti pisau bermata dua. Jadi dia gak bisa terlalu tinggi karena akan mengurangi tingkat pendapatan dan aktivitas ekonomi, dan gak bisa terlalu rendah karena aktivitas ekonomi akan bertambah tapi pendapatannya rendah,” kata Tauhid saat dihubungi oleh Disway pada Jumat (14/6).
- 1
- 2
- »
(责任编辑:综合)
- Gojek Hingga Grab Pastikan Layanan Beroperasi Normal di Tengah Aksi Offbid 20 Mei
- Berburu Kuliner di Batavia PIK 2, Ada Resto Nasional
- Pegawai dan Eks Pegawai KPK Terlibat Judi Online, Alexander Marwata: Jumlah Transaksi Rp 111 Juta
- Kucurkan Rp10 Miliar, Emiten Crazy Rich Jemmy Hartanto (OMED) Mau Gelar Buyback Saham
- Dinobatkan sebagai salah Satu Desa Wisata Terbaik Se
- 5 juta Ton Biji Nikel Diekspor Secara Ilegal, Sultan: Program Hilirisasi Perlu Dievaluasi
- Panglima TNI Tegaskan Tak Ada Anggotanya yang Terlibat dalam Tewasnya Wartawan Tribrata TV
- 525 Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK, Pansel Minta Masukan Masyarakat
- Dongkrak Perekonomian, BI Diprediksi Akan Pangkas BI Rate 25 Poin Bulan Ini
- Akamai Firewall for AI, Perlindungan Canggih untuk Amankan Aplikasi
- 5 juta Ton Biji Nikel Diekspor Secara Ilegal, Sultan: Program Hilirisasi Perlu Dievaluasi
- Ini Daftar Kesalahan KPK dalam Penetapan Tersangka Bupati Mimika, Versi Pengacara
- Warga Jakarta Mau Sahur On The Road? Dengar Dulu Apa Kata Polda Metro Jaya
- Momen Kebangkitan Nasional, Pemkot Tangerang Bagikan Bantuan Rp 603 Juta Lebih ke UMKM
- Daftar 6 Zodiak yang Paling Beruntung di Tahun 2025
- Ditolak Warga, Dishub DKI Tunda Tutup U
- Prabowo Apresiasi Langkah Tegas RI–Thailand Tangani Perdagangan Orang
- FOTO: New York City Diserbu Ribuan Sinterklas
- Wamen Ekraf Dorong Kolaborasi Ciptakan Ekosistem Kreativitas di Bandara
- Pj Gubernur DKI: Penonaktifan NIK Warga KTP DKI Tak Tinggal di Jakarta Bukan karena Perpindahan IKN