JAKARTA,quickq网页版登录 DISWAY.ID--Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem masyarakat Indonesia tuntas pada tahun 2026.

"Instruksi Presiden agar penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di paling lama 2026, paling lama," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar usai rapat dengan 43 kementerian/lembaga  di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, 14 Maret 2025.

BACA JUGA:Menhan Lantik Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran, Aria Bima: Harusnya Ikuti Instruksi Presiden!

BACA JUGA:Menteri ESDM Minta Maaf di Pangkalan Gas, Bahlil: Instruksi Presiden, Pengecer Boleh Berjualan Lagi LPG 3 Kg

Selain itu, pihaknya juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 2029.

"Kemiskinan yang berjumlah hampir 25 juta (24,8 juta), itu sejumlah 8,7 persen dari jumlah penduduk kita. Itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5 persen. Syukur-syukur bisa lebih turun lagi jumlah prosentasi kemiskinan kita," tambahnya.

Sejumlah langkah telah disiapkan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Ada dua program utama APBN, yaitu kita meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pembiayaan masyarakat," kata dia.

BACA JUGA:Prabowo Ajak Pengusaha Nasional Atasi Kemiskinan dan Buka Lapangan Pekerjaan

BACA JUGA:Sekolah Rakyat untuk Siswa Miskin Segera Dibuka, Kapan? Ini Kata Mensos

"Jadi ada yang kita bantu supaya daya beli meningkat, ada yang kita bantu supaya dia terkurangi beban pembayarannya, termasuk seperti listrik, rumah, dan lain-lain," tambahnya.

Hal ini nantinya akan ditindaklanjuti dalam rapat bersama kementerian dan lembaga yang memiliki program bantuan sosial langsung kepada masyarakat.

Adapun pada rapat kali ini, ia membahas hal yang paling krusial, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kita gunakan sekaligus kita jaga validasinya terus menerus agar seluruh program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran."

• 1
• 2
• »