Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun hingga akhir April 2025. Surplus ini setara dengan 0,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menandai pembalikan setelah tiga bulan berturut-turut mengalami defisit.

"Pada bulan April terjadi pembalikan setelah tiga bulan berturut-turut mengalami defisit. Per akhir April, APBN mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Selama Kuartal I 2025, APBN tercatat defisit masing-masing sebesar Rp23,5 triliun pada Januari, Rp31,2 triliun pada Februari, dan Rp104,2 triliun pada Maret. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai tekanan yang berdampak pada penerimaan pajak, khususnya akibat restitusi serta penyesuaian tarif efektif rata-rata (TER) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Baca Juga: Sri Mulyani Bawa Kabar Baik: APBN April Cetak Surplus Lagi!

Sri Mulyani menjelaskan bahwa per April 2025, penerimaan negara tercatat lebih tinggi dibandingkan belanja negara. Total penerimaan negara mencapai Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target APBN sebesar Rp3.005,1 triliun. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp557,1 triliun, atau 25,4 persen dari target dalam Undang-Undang APBN sebesar Rp2.189,3 triliun.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun, atau 33,1 persen dari target Rp301,6 triliun.

Baca Juga: APBN Defisit Rp104 Triliun, Erick Thohir Kerahkan 'Pasukan BUMN'

Dari sisi belanja, hingga akhir April 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp806,2 triliun, atau 22,3 persen dari pagu anggaran. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun (20,2 persen dari pagu belanja pemerintah pusat), serta transfer ke daerah yang telah terealisasi sebesar Rp259,4 triliun.

Adapun keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp173,9 triliun. "Kecepatan pertumbuhan pendapatan negara saat ini melampaui pertumbuhan belanja negara, yang baru mencapai sekitar 20 persen. Komponen belanja yang paling cepat terealisasi adalah transfer ke daerah, sehingga total belanja negara mencapai 22,3 persen," pungkas Sri Mulyani.