Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa Indonesia masih memiliki potensi migas yang sangat besar dan belum tergarap optimal. Dari total 128 cekungan hidrokarbon di Tanah Air, sebanyak 68 cekungan belum tersentuh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

"Potensi migas kita dari 128 cekungan, itu masih ada 68 yang belum diapa-apain," ujar Bahlil dalam agenda The 49th IPA Convention & Exhibition di ICE BSD, Selasa (20/5/2025).

Baca Juga: Bahlil Ungkap Kabar Baik Disektor Hulu Migas, Apa Itu?

Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah Wilayah Natuna Timur yang menyimpan cadangan gas sekitar 222 triliun standar kaki kubik (TSCF). Namun demikian, wilayah tersebut diketahui memang menyimpan kadar karbon dioksida (CO2) cukup tinggi mencapai 45 hingga 72 persen.

"Minyaknya (Natuna Timur) ada yang 30.000 barel, artinya apa? cadangan kita masih cukup luar biasa.," ungkapnya.

Dalam upaya mendorong peningkatan lifting migas nasional, Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM tidak akan lagi terpaku pada pendekatan konservatif. Ia menyebut, percepatan dan efisiensi akan menjadi kunci, bahkan jika harus menempuh langkah “di luar kelaziman”.

“Kalau hal-hal yang lazim rasanya lifting kita akan seperti itu saja. Maka Apa yang dilakukan? yang pertama kita melakukan perubahan regulasi besar-besaran, lakukan percepatan dan tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery,” tegasnya.

Menurut Bahlil, dengan rata-rata Internal Rate of Return (IRR) proyek yang telah mencapai 13-17%, perdebatan soal keekonomian proyek seharusnya sudah tak relevan lagi.

Baca Juga: RI Bakal Lelang 60 WK Migas, Prabowo: Sederhanakan Regulasi!

Bahlil juga menyoroti 10 Wilayah Kerja (WK) migas yang sudah memiliki persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/POD), namun belum juga menunjukkan progres berarti. Bahkan, terdapat 17 POD aktif yang berpotensi memproduksi 360 juta barel minyak dan 18,351 bscf gas yang belum dimanfaatkan optimal.

"Bagi K3S yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat mohon maaf Pak secara undang-undang 5 tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada K3S lain yang mau mengerjakan dan ini pak (Prabowo) tanpa pandang bulu pak, kalau bapak izinkan tidak hanya swasta BUMN pun kita lakukan Pak." ujarnya.