Komisi VII DPR RI mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan agar mengatur warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia dan bertujuan ke destinasi wisata, dikenakan pajak.

Ketua Komisi VII DPR RI yang Saleh Partaonan Daulay menyebut hal tersebut menjadi fokus Komisi VII DPR RI dalam pembahasan RUU Kepariwisataan demi meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Komisi VII DPR RI sendiri membidangi perindustrian, ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM dan sarana publikasi.

Saleh menambahkan nantinya sebagai contoh terdapat pajak individual yang dikenakan terhadap orang asing yang masuk Indonesia untuk wisata.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ternyata nggak punya duit juga, nggak cukup banyak duit, hanya duit seadanya sudah bisa wisata di sana. Jadi ini harus dipikirkan bagaimana supaya pendapatan dari negara dari wisata meningkat," ujar Saleh.

Dia juga menyampaikan, RUU tentang Kepariwisataan juga hendak mengembangkan pariwisata di daerah-daerah pedesaan, atau yang disebut desa wisata. Dengan berkembangnya desa wisata, maka pendapatannya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar yang juga bisa berdampak kepada ekonomi.

Masyarakat pun, kata dia, akan lebih tersadarkan terkait potensi ekonomi dari sektor pariwisata. Dengan begitu, dia berharap agar Indonesia mengejar ketertinggalan sektor pariwisata dari negara-negara lainnya di ASEAN.

"Kita ini kan masih tertinggal dengan beberapa negara, seperti Thailand Jadi kita harus kejar itu," tuturnya.

Di samping itu, dia pun menginginkan agar sektor pariwisata Indonesia menjadi diplomasi budaya dengan negara-negara di dunia. Sehingga ciri khas atau identitas tanah air bisa lebih dikenal melalui pariwisatanya.

"Bahkan kalau perlu wisata itu bisa jadi diplomasi budaya di luar negeri, di seluruh kedutan besar Republik Indonesia yang ada, itu bisa dijadikan sebagai tempat mereka untuk diplomasi," kata dia.

Namun, kata dia, usulan mengenai pariwisata sebagai diplomasi budaya itu tidak mudah karena belum dikehendaki oleh Kementerian Luar Negeri. Sebab, kata dia, kegiatan diplomasi negara hanya bisa dilakukan oleh kementerian tersebut.

"Nah sekarang Kita sedang berpikir kalimat apa yang paling tepat untuk melakukan tugas yang tadi," ujarnya.

• ·Wakil Ketua DPRD yang DPO Narkoba Terciduk di Kandang Sapi
• ·Konsumsi Masyarakat Meningkat Saat Ramadan, Ekonom Soroti Peran THR
• ·Berkas Perkara Dikirim ke Jaksa Besok, Kuasa Hukum Hasto Meradang!
• ·FOTO: Galungan, Jejak Harmoni di Tanah Dewata
• ·KAI Daop 1 Jakarta Tertibkan Petak Jalan Kampung Bandan dan Angke
• ·FOTO: Menikmati Keindahan Bunga Sakura Mekar di Jerman
• ·Puluhan Napi Kabur, Menteri Agus Sebut Jumlah Penjaga Lapas Kutacane Hanya 6 Orang
• ·FOTO: Wisata Museum RA Kartini di Rembang
• ·KPK: Berkas Setya Novanto Sudah Rampung
• ·Mayapada Healthcare Perdalam Kemitraan dengan Apollo Hospitals India
• ·Minum Air Jahe Setiap Hari, Ini 5 Efeknya pada Tubuh
• ·Terbaru April 2025, Daftar 73 Negara Bebas Visa untuk Paspor Indonesia
• ·Yuk Merapat, Ada Banyak Promo dan Penawaran Menarik di JXB 2024
• ·Kulkas Bau Amis Ditinggal Mudik? Begini Cara Menghilangkannya
• ·Terkuak Fakta Terbaru Dugaan Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar
• ·Akhir Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Betah di Level Rp1.871.000 per Gram