Pemerintah Peru membatalkan rencana untuk mengalihkan penjualan tiket masuk Machu Picchu ke perusahaan swasta, seminggu setelah pengunjuk rasa memblokir akses ke objek wisata paling terkenal di negara itu.

Saat unjuk rasa terjadi, layanan kereta api ke kawasan distrik Machu Picchu juga sementara dihentikan. Jalan-jalan, hotel, dan restoran di sekitar Machu Picchu masih sepi karena situasi tersebut.

Setelah 15 tahun sistem tiket masuk Machu Picchu dikelola entitas negara, pemerintah Peru mengumumkan perubahan sistem tiket, yang malah mendapat tentangan. Pemerintah Peru pun terpaksa mengakhiri kontrak dengan perusahaan penjualan tiket virtual, karena aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uerteaga akhirnya menyetujui permintaan para pengunjuk rasa setelah bertemu dengan presiden regional Cusco dan wali kota Cusco, distrik Machu Picchu.

Pihak berwenang berkomitmen untuk memindahkan penjualan tiket ke platform online yang dikelola oleh pemerintah pusat dan membatalkan kontrak dengan Joinnus, perusahaan penjualan tiket virtual yang dimiliki oleh salah satu kelompok ekonomi terkaya di Peru, yang telah mengambil alih layanan tersebut pada pertengahan Januari lalu.

Seperti dikutip Stuff, layanan kereta api ke distrik Machu Picchu segera dibuka kembali, tapi kedatangan pengunjung ke situs warisan dunia UNESCO itu masih sedikit, bahkan cenderung sepi.

"Ini seperti masa pandemi Covid-19, Anda hampir tidak melihat ada orang di sini," kata Roger Monzón, seorang karyawan di hotel Inkas Land di distrik Machu Picchu, sebuah bangunan dengan 18 kamar yang saat ini hanya menampung dua turis dari Portugal.

Beberapa turis yang tetap mengunjungi situs Inca itu selama aksi demonstrasi besar selama seminggu, kebanyakan dari mereka masih muda, harus melewati jalan yang lebih panjang dan sulit.

Mereka akan berkendara sejauh 210 km dari Cusco ke pembangkit listrik tenaga air dan kemudian berjalan kaki selama dua jam untuk mencapai distrik Machu Picchu, tempat mereka beristirahat. Kemudian mereka harus berjalan kaki ke benteng batu selama dua setengah jam lagi.

Empat negara, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Brasil, telah menyarankan warganya untuk berhati-hati jika berencana mengunjungi Machu Picchu, yang merupakan Situs Warisan Dunia sejak tahun 1983.

Alasan empat negara itu menyarankan warganya untuk berhati-hati saat berkunjung ke Machu Picchu karena potensi kekurangan air dan kebutuhan penting lainnya akibat gangguan transportasi.

Pariwisata adalah kegiatan ekonomi utama di Cusco, dengan lebih dari 200 ribu orang mempunyai pekerjaan langsung di sektor tersebut. Sebelum terjadinya protes, hingga 4.500 pengunjung memasuki Machu Picchu setiap hari.

Tidak ada angka resmi mengenai potensi kerugian selama minggu pertama protes, namun beberapa serikat sektor pariwisata memperkirakan kerugian mencapai sekitar US$4,7 juta.

"Kerugian mencakup semua sektor yang terkait langsung dengan pariwisata seperti agen wisata, hotel, restoran, pemandu wisata, tetapi juga pasar, supir taksi, dan komunitas petani," kata Elena González, presiden Asosiasi Agen Pariwisata Cusco.

• ·Tukar Kursi di Pesawat dengan Penumpang Lain, Boleh atau Tidak?
• ·Paris Tutup Pusat Informasi Turis, Pilih Andalkan TikTok dan Instagram
• ·Belum 'Nginap' di Lapas Salemba, Bharada E Kembali Dititipkan di Rutan Bareskrim
• ·Pantun PKS ke Golkar: Jalan
• ·Surat Edaran Bersama 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Libur Ramadhan, Berikut Isi dan Link PDF!
• ·Salah Kaprah, Bersihkan Tangan Pakai Tisu Basah Tak Disarankan
• ·Viral Siswi SMA Cianjur Wajib Tes Hamil, Kemenkes Ingatkan Dampaknya
• ·Serahkan Memori Banding Ke PN Jakarta Pusat, KPU Tunggu Putusan Pengadilan Tinggi
• ·Meraba Braille, Membaca dan Menulis Dalam 'Kegelapan'
• ·Jokowi Bakal Umumkan Larangan Ekspor Tembaga Mentah
• ·Polri Kerahkan 350 Personel dan 6 Helikopter Evakuasi Kapolda Jambi
• ·Shalat Id, Sandiaga Tiba Bersamaan Wiranto di Istiqlal
• ·Danantara Jajaki Investasi di Aksi Akuisisi Grab terhadap GoTo, Pemerintah Waspadai Dominasi Asing
• ·Komunikasi Mesra dengan Sandiaga, PPP Tawarkan Opsi Jabatan
• ·Zulhas Bantah Berikan Dukungan Pada Prabowo Subianto: Hanya Sebatas Komunikasi Politik
• ·2 Pimpinan LPSK Beda Pendapat Soal Pencabutan Perlindungan Bharada E