JAKARTA,quickq官网下载苹果版 DISWAY.ID --Dalam rangka memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat berjalan secara efisien, Presiden Prabowo Subianto meminta agar program-program yang tidak terlalu penting untuk ditiadakan. 

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat seremonial, salah satu contohnya adalah program studi banding ke luar negeri.

“Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, saya minta efisiensi,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya pada Rabu 24 Oktober 2024.

BACA JUGA:Wapres Gibran Tinjau Proyek JSDP WIKA, Tekankan Rampung Tepat Waktu dan Berualitas Terbaik

BACA JUGA:Krista Exhibitions Siap Dukung Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia, dengan Gelar PRO AVL 2024

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo ini, Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa usulan Prabowo ini merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, studi banding, meskipun memiliki tujuan positif untuk memperluas wawasan dan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, sering kali menjadi bahan kritik karena efektivitasnya dalam penerapan di lapangan masih dipertanyakan.

Bahkan, tidak jarang kegiatan tersebut dilihat lebih sebagai "tamasya" ketimbang suatu bentuk investasi strategis untuk memperbaiki tata kelola atau kebijakan yang lebih baik di Indonesia.

BACA JUGA:Perilaku Gen Z Beri Keuntungan Perbankan, Layanan Online Buat Tak Bergantung dengan Kantor Cabang

BACA JUGA:Pendidikan era Prabowo Fokus ke Bidang STEM, Siswa Diajari Matematika sejak TK?

“Dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan anggaran studi banding yang dianggap tidak relevan, tentu akan ada ruang yang lebih besar untuk dialokasikan ke hal-hal yang lebih prioritas,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Kamis 24 Oktober 2024.

Kendati begitu, Achmad juga meminta agar pihak-pihak yang terkait untuk mencermati perihal penghapusan program studi banding ini dari konteks yang lebih luas.

Menurutnya, meskipun pembatasan studi banding dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang signifikan, persoalan besar sebenarnya terletak pada struktur pemerintahan yang terlalu besar, atau yang sering disebut sebagai "kabinet obesitas.”

“Kabinet yang gemuk ini telah menciptakan beban keuangan yang tidak sedikit. Banyak kementerian dan lembaga yang mungkin fungsinya bisa digabungkan, tetapi justru tetap dipertahankan untuk kepentingan politik,” pungkas Achmad.

• 1
• 2
• »

• ·Doa Djarot untuk Anies Jleb Banget!!
• ·Prabowo ke Luar Negeri Pekan Depan, Gibran Akan Gantikan Tugas Kepresidenan Sementara
• ·Pendidikan era Prabowo Fokus ke Bidang STEM, Siswa Diajari Matematika sejak TK?
• ·Sukacita Ferdinand Sambut Lengsernya Anies Baswedan: Selamat Jalan...
• ·Harga Emas Naik Lagi, Didorong Melemahnya Dolar hingga Data Ekonomi AS
• ·Tingkatkan Kompetensi Karyawan Milenial dan Gen Z, PNM Kembali Gelar Learning Festival 2024
• ·Cara Rafael Alun Trisambodo Biar Kelihatan Tetap Miskin: Beli Barang dengan Nama Orang Lain
• ·9 Kebiasaan Penyebab Perut Buncit, Ada yang Sering Dilakukan
• ·Mobil Wisatawan Ringsek Diserang Gajah di Taman Nasional
• ·Eddy Hiariej Masuk Kabinet Prabowo Meski Pernah Jadi Tersangka, Ini Tanggapan KPK
• ·Pemprov DKI Gelar Rapat Penanganan Korban Kebakaran di Kemayoran
• ·Anies Baswedan Mohon Buka Kuping Lebar! Masa Jabatan Segera Berakhir, Prasetyo Edi PDIP Nggak Main
• ·Raja Juli Antoni Benarkan PSI Bantu Kaesang Urus Persyaratan Pilkada, Dihentikan Pasca Putusan MK
• ·FOTO: Merayakan Imlek Bersama Anabul Si Teman Setia
• ·Mas Dhito Dukung Penyandang Tuna Netra Wujudkan Mimpi ke Perguruan Tinggi
• ·Peras Warga dengan Modus Narkoba, 3 Polisi Gadungan di Jakbar Ditangkap